Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki peran strategis dalam sistem perpajakan Indonesia. Selain menjadi sumber penerimaan negara yang penting, PPN juga menjadi instrumen kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional, menjaga stabilitas ekonomi, serta menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan berkeadilan. Oleh karena itu, setiap perubahan kebijakan yang berkaitan dengan PPN tidak hanya memiliki konsekuensi administratif, tetapi juga menimbulkan implikasi hukum yang perlu dipahami secara menyeluruh oleh berbagai pihak. Perkembangan regulasi PPN dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa sistem perpajakan Indonesia berada dalam proses reformasi yang berkelanjutan. Salah satu perubahan yang memiliki pengaruh besar adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang membawa pembaruan terhadap berbagai ketentuan PPN, termasuk perubahan tarif, dasar pengenaan pajak, serta penguatan administrasi perpajakan. Perubahan tersebut menghadirkan berbagai peluang sekaligus tantangan dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas pemungutan pajak.